“Presiden menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara fiskal, moneter, dan sektor riil agar program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Juda Agung.
Terkait isu intervensi nilai tukar rupiah, Juda menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Pemerintah, kata dia, akan tetap menghormati independensi BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan nasional.
