Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Kemendagri telah menyusun sistem pengawasan SPM lengkap dengan target pencapaian di tiap daerah. Hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan bagi daerah berprestasi, dan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban, termasuk teguran tertulis yang juga ditembuskan ke Ketua DPRD serta seluruh fraksi di daerah tersebut.
“Setiap pencapaian target dari masing-masing daerah melalui SPM, Mendagri juga akan memberikan reward atas keberhasilan suatu daerah atas capaian pembangunan nya terhadap 6 layanan dasar tadi dan Mendagri juga tidak segan-segan memberikan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi kewajiban atas instruksi ini,” jelas Asmar.
Asmar Wijaya menambahkan bahwa sistem ini merupakan bukan hanya tentang kontrol, melainkan juga mendorong persaingan positif antar-Pemda untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.
“Dengan adanya instruksi ini Pemda OKI akan terus berinovasi dalam memenuhi enam kewajiban dasar dan melalui program-program prioritas nan unggul dari pak Bupati yang berbasis kemasyarakatan, Pemda OKI yakin bisa untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik di berbagai aspek pembangunan untuk memenuhi layanan dasar bagi seluruh masyarakat OKI” tutup Asmar. ( MS )
