Kayuagung,Siklusnews,– Rapat kerja sama media dan persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 antara penggiat media, pengusaha pers, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (29/1/2026), berlangsung hangat. Namun di balik kehangatan itu, rapat justru membuka satu realitas yang optimistis sekaligus ironis.
Sedikitnya dua agenda utama dibahas dalam forum yang dihadiri lebih dari 100 insan pers tersebut: pembahasan anggaran publikasi media serta pembentukan kepanitiaan peringatan HPN 2026.
Dalam sejarah Pemerintah Kabupaten OKI, boleh jadi ini kali pertama peringatan HPN digagas sebagai agenda resmi daerah—sebuah pengakuan simbolik terhadap pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Bagi insan media, inisiatif ini tentu menjadi lompatan sekaligus kehormatan.
Namun Euforia Itu Tak Bertahan Lama.
Diskusi yang semula penuh semangat mendadak kehilangan energi ketika realitas anggaran dipaparkan. Anggaran kegiatan HPN disebut hanya sebesar Rp.15 juta. Angka yang bahkan tak cukup untuk membiayai satu mata lomba jurnalistik berskala daring, apalagi untuk sebuah perhelatan nasional yang membawa marwah pers dan nama pemerintah daerah.
Di titik ini, wajar jika sebagian insan pers merasa seolah sedang “diprank”. Bukan karena menuntut kemewahan, melainkan karena adanya ketimpangan logika dalam perlakuan anggaran. Terlebih, agenda HPN disebut telah mengantongi restu langsung dari Bupati OKI Muchendi Mahzareki—sebuah legitimasi politik yang seharusnya berbanding lurus dengan kelayakan dukungan anggaran.
