Sementara itu, Plt Kepala DKPTPH OKI, Sahrul, tetap memberikan keterangan kepada wartawan meski dalam kondisi terburu-buru meninggalkan lokasi. Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci mengenai dugaan gratifikasi yang saat ini mencuat karena persoalan tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai pimpinan dinas.
<span;>”Soal itu saya tidak tahu. Pengelolaan alsintan yang dipersoalkan bukan pada zaman saya,” ujar Sahrul.
Sahrul juga menegaskan bahwa mekanisme penyaluran alsintan tidak mengenal sistem penyewaan sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, bantuan alsintan disalurkan berdasarkan ketentuan pemerintah melalui skema bantuan maupun pinjam pakai tanpa adanya pungutan biaya.
<span;>”Tidak ada istilah sewa. Yang ada bantuan dan pinjam pakai. Pinjam pakai juga tidak dipungut sepeser pun. Semua sudah sesuai regulasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ahmad Akbar juga telah menyampaikan klarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp50 juta dalam proses pengurusan bantuan alsintan. Ia membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan tidak pernah menerima dana sebagaimana yang dituduhkan.
Akbar menjelaskan, dirinya baru mengetahui adanya penyerahan uang setelah mendapat informasi dari Bakron yang menyebut bahwa I Made Sugianto telah menyerahkan uang kepada Witopan Guritno alias Topan. Mendengar hal itu, Akbar mengaku langsung berinisiatif mempertemukan kedua belah pihak agar persoalan dapat diselesaikan.
”Saya tegaskan, saya tidak pernah menerima uang Rp50 juta sebagaimana yang dituduhkan. Saya baru mengetahui persoalan itu setelah diceritakan Bakron bahwa saudara I Made Sugianto telah menyerahkan uang kepada saudara Topan. Mendengar itu saya langsung berupaya mempertemukan mereka agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Akbar.
Menurut Akbar, dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah saksi, Topan disebut menyampaikan bahwa uang tersebut masih berada dalam penguasaannya dan akan dikembalikan kepada I Made Sugianto.
