OKI, Siklusnews,Com,— Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendapat dukungan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 20 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bantuan tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi Pemkab OKI dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat operasi pemadaman, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak karhutla.
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan, dukungan pemerintah pusat akan dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran sesuai kebutuhan penanganan karhutla di wilayah OKI.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan ini. Anggaran akan kita maksimalkan untuk memperkuat penanganan karhutla di OKI, baik kesiapsiagaan, operasi pemadaman, sarana dan prasarana maupun perlindungan masyarakat terdampak,” ujar Muchendi, Kamis (17/9/2026).
Banpres Rp 20 miliar untuk OKI merupakan bagian dari total Rp100 miliar yang diberikan kepada lima pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Selain OKI, Kabupaten Musi Banyuasin juga menerima Rp 20 miliar. Sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat Rp 30 miliar, sedangkan Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing memperoleh Rp 15 miliar.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya penanganan karhutla di daerah
“Ini bentuk perhatian Bapak Presiden, pemimpin yang sangat hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah melakukan rapat langsung koordinasi, namun juga memberikan bantuan khusus untuk penanggulangan karhutla ini,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).
Perkuat Kesiapsiagaan dan Respons
Muchendi menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini dinilai menjadi bagian penting untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.
Karena itu, dukungan Banpres akan diarahkan untuk memperkuat operasi pemadaman dan mobilisasi personel, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan logistik serta operasional petugas di lapangan.
Selain itu, anggaran juga dapat mendukung keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan, penyelamatan satwa liar, hingga pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Muchendi, setiap penggunaan anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam menghadapi karhutla.
“Kita ingin bantuan ini benar-benar memberikan manfaat dan memperkuat kemampuan kita di lapangan. Penggunaannya harus tepat sasaran, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pemanfaatan Banpres tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya untuk penanganan karhutla.
Penggunaan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran daerah serta berada dalam pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memastikan penggunaan bantuan berjalan efektif, transparan dan akuntabel.
Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
Di sisi lain, Muchendi menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan aparat, dunia usaha, relawan dan masyarakat.
Pemkab OKI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI, Polri, dunia usaha, MPA, relawan serta masyarakat.
“Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat harus bergerak bersama. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah meluasnya kebakaran dan memastikan masyarakat tetap terlindungi,” katanya.
Dengan tambahan dukungan anggaran tersebut, Pemkab OKI menargetkan penguatan kapasitas penanganan karhutla, mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan hingga respons cepat ketika terjadi kebakaran.
Bagi OKI yang memiliki wilayah dengan karakteristik lahan dan kawasan rawan karhutla, penguatan sarana, personel, koordinasi dan sistem respons menjadi bagian penting untuk menekan dampak kebakaran terhadap masyarakat maupun lingkungan.
( Marsyal,S )
