MUSI BANYUASIN, Siklusnews.com — Pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah di Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati aset dan pembangunan daerah. Asosiasi Jurnalis Pemerhati Aset Nusantara (AJ-PENA) menilai proyek yang digadang-gadang sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional tersebut belum menunjukkan hasil optimal di lapangan.
Ketua AJ-PENA, Megat Alang, menegaskan bahwa program berskala nasional itu semestinya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Namun berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan pihaknya, sejumlah area cetak sawah di Kecamatan Lais justru dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, di beberapa titik terlihat aktivitas pembukaan lahan dan pengerukan menggunakan alat berat dalam skala besar telah dilakukan. Akan tetapi, hingga kini sebagian lahan yang telah digarap belum menunjukkan aktivitas pertanian produktif maupun penanaman secara optimal.
“Program strategis nasional seharusnya menjadi solusi konkret bagi ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih ada lahan yang sudah dibuka besar-besaran namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pertanian produktif. Ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas pelaksanaan dan pengawasannya,” tegas Megat Alang kepada wartawan, Selasa (13/5/2026).
Ia menilai, setiap program yang menggunakan anggaran negara wajib memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Terlebih, proyek tersebut merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pangan nasional.
“Yang digunakan adalah uang rakyat. Maka hasilnya juga harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata. Jangan sampai program besar hanya berhenti pada pembukaan lahan tanpa keberlanjutan produksi pertanian yang jelas,” ujarnya.
AJ-PENA juga mengingatkan agar program cetak sawah tidak sekadar menjadi proyek administratif ataupun seremonial semata demi mengejar target luasan lahan, tanpa memperhatikan keberlanjutan pengelolaan dan hasil produksi pertanian.
Dalam keterangannya, Megat Alang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama DPRD Muba tidak boleh bersikap pasif terhadap pelaksanaan PSN tersebut, meskipun program itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan administratif karena proyek berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Walaupun ini program nasional, Pemkab Muba dan DPRD jangan diam. Pemerintah daerah harus proaktif melakukan pengawasan, evaluasi, serta menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada pemerintah pusat. Daerah jangan hanya menjadi penonton,” katanya.
Ia menambahkan, apabila ditemukan kendala, progres lambat, atau lahan yang belum produktif, maka pemerintah daerah bersama legislatif harus berani menyampaikan evaluasi secara terbuka dan mencari solusi bersama pihak pelaksana maupun pemerintah pusat.
AJ-PENA menilai keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari luasnya lahan yang dibuka, tetapi juga dari keberhasilan produksi, keberlanjutan pengelolaan, kesiapan infrastruktur pendukung, sistem irigasi, hingga keterlibatan masyarakat petani secara langsung.
Selain itu, organisasi tersebut turut menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian transfer daerah yang dinilai berpotensi memengaruhi dukungan pemerintah daerah terhadap keberhasilan program-program strategis nasional.
“Kalau daerah diminta mendukung program strategis nasional, maka keberpihakan terhadap daerah juga harus jelas. Pemerintah pusat maupun daerah harus terbuka kepada publik terkait hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan,” ujar Megat Alang.
AJ-PENA mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres cetak sawah di Kecamatan Lais. Evaluasi itu dinilai penting untuk memastikan lahan yang telah dibuka benar-benar produktif, memiliki sistem pengelolaan yang jelas, serta tidak berpotensi menjadi lahan terbengkalai di kemudian hari.
Lebih jauh, AJ-PENA mengingatkan bahwa program ketahanan pangan merupakan isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
“Jangan sampai program nasional hanya terlihat bagus di atas kertas, sementara masyarakat di lapangan belum merasakan manfaatnya. Ketahanan pangan dibangun dengan keseriusan, pengawasan ketat, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait masih dalam upaya konfirmasi guna memperoleh keterangan resmi mengenai progres pelaksanaan proyek cetak sawah di Kecamatan Lais tersebut.
