Siklusnews.com, MUBA — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026. Dampaknya, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode Januari hingga April 2026 mengalami keterlambatan.
Kondisi tersebut memicu beragam keluhan di kalangan ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. Pasalnya, TPP selama ini menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang kesejahteraan pegawai daerah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Syafruddin, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran TPP terjadi akibat menurunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, penurunan DBH yang diterima Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun ini mencapai angka yang sangat signifikan, yakni lebih dari Rp1,2 triliun. Penurunan tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja pemerintah.
“Dapat kami sampaikan bahwa TKD kita, khususnya DBH, mengalami penurunan yang sangat signifikan, lebih dari Rp1,2 triliun. Kondisi ini tentu berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dan pengaturan arus kas,” ujar Syafruddin.
