Kabupaten Karawang – Siklus News
Pemerintah Pusat memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Karawang yang berhasil merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) hingga 100 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai wujud nyata komitmen daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Apresiasi itu disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, saat menghadiri Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Karawang, Kamis (26/2/2026).
Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang bersama Mensos memberikan penguatan terkait pentingnya integrasi data sosial dalam mendukung efektivitas program pemerintah.
Kedatangan kedua menteri disambut langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping desa, pilar-pilar sosial, serta relawan se-Kabupaten Karawang.
Peran Strategis DTSEN
Sosialisasi DTSEN menjadi momentum strategis dalam upaya pemerintah menyatukan serta memutakhirkan data sosial ekonomi masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan berbagai program afirmasi berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya. Terhitung sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan DTSEN sebagai basis data resmi.
Dalam arahannya, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembenahan dan integrasi data merupakan kunci utama dalam meningkatkan akurasi distribusi bantuan. Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah secara intensif melakukan verifikasi dan pemutakhiran data guna meminimalkan kesalahan sasaran.
Evaluasi PBI-JK
Mensos juga mengungkapkan adanya evaluasi terhadap Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan data DTSEN, masih terdapat masyarakat pada desil 1–5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat pada desil 6–10 justru masih tercatat sebagai penerima manfaat.
“Perbaikan data menjadi fondasi utama agar bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Dengan capaian UHC 100 persen dan penguatan integrasi data melalui DTSEN, Karawang diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam tata kelola perlindungan sosial dan layanan kesehatan di tingkat daerah.
