Dengan demikian, arahan yang bersifat “wajib” kepada Pemda untuk hanya bekerja sama dengan satu organisasi wartawan dapat dipandang bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif.
“Negara tidak boleh memonopoli pembinaan atau akses kerja sama hanya kepada satu wadah profesi. Itu bisa menciptakan diskriminasi terhadap organisasi pers lain seperti AJI, IJTI, SMSI, atau SWI,” ujar Kostaman, S.H., Pimpinan Redaksi Berita Top Line yang juga seorang praktisi hukum.
*Kritik dari Akademisi dan Tokoh Pers*
Sementara itu, Imam Suwandi, S.Sos., M.I.Kom., Kabid Diklat & Litbang DPP SWI, menilai kebijakan semacam itu justru bisa menciptakan “gap” antarorganisasi wartawan.
“Ada organisasi pers yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Jika pernyataan seperti ini dibiarkan, maka akan muncul persepsi baru bahwa hanya satu organisasi yang diakui pemerintah. Ini bisa jadi ‘kenormalan baru’ yang berbahaya bagi kebebasan pers,” ujarnya.
Imam juga mendorong Dewan Pers agar bersikap tegas dan memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Komdigi tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.
*Pendiri SWI: Potensi Tipikor dan Pelanggaran Etika Publik*
Kritik lebih keras disampaikan oleh Maryoko Aiko, pendiri Sekber Wartawan Indonesia (SWI). Ia menilai pernyataan Menteri Komdigi itu “ugal-ugalan” dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum.
