Dikatakannya berdasarkan aspirasi masyarakat dan berita terkait jalan tol tersebut ada 5 persoalan, jalan berlubang, permukaan tidak rata, masalah drainase yang buruk menyebabkan genangan air saat hujan, fasilitas rest area kurangnya areal parkir, kurangnya info lalu lintas, kurangnya call center dan tarif tol pengguna terutama angkutan batubara.
Terkait itu, lanjut dia, komisi V membentuk panja jalan tol, bermaksud melihat secara langsung pemenuhan SPM jalan tol agar permasalahan diatasi.
Berdasarkan UU no 22 perubahan no 34 tentang jalan, badan usaha yang mendapatkan penguasaan wajib pemenuhan terkait prasarana, keamanan dan kenyamanan layanan.
Instrumen negara akuntabilitas jalan tol, alat pelayanan publik, setiap pengguna menerima layanan yang setara. Bentuk komitmen dalam BBJT berstandar nasional, aspek keselamatan, kenyamanan,
“Kami harus mendapatkan penjelasan komprehensif dari pemerintah oleh PT waskita,” sebutnya.
