Keluhan Warga Bermunculan, SWI OKI Soroti Transparansi Pemutakhiran Data Bansos

Persoalan menjadi sensitif ketika perubahan desil berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh program perlindungan sosial. Warga yang merasa masih berada dalam kondisi ekonomi sulit tentu mempertanyakan keputusan apabila bantuan dihentikan hanya karena perubahan status data.

Di lapangan, berbagai alasan disebut-sebut menjadi dasar pemutakhiran data, mulai dari kondisi ekonomi yang dianggap membaik, penilaian bahwa keluarga sudah mampu, hingga persoalan data transaksi atau penggunaan aplikasi tertentu.

Namun, berbagai alasan tersebut perlu dibuktikan dan dijelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.

‎SWI OKI menegaskan, pemutakhiran data harus berangkat dari kondisi riil masyarakat di lapangan. Jika sebuah keluarga memang sudah mampu, penghentian bantuan tentu dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan bansos tepat sasaran.

Namun sebaliknya, apabila keluarga tersebut masih tergolong rentan dan membutuhkan bantuan, perubahan desil yang menyebabkan terhentinya bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun faktual.

Karena itu, pemerintah daerah melalui dinas terkait dinilai perlu membuka ruang klarifikasi dan pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat perubahan data.

Masyarakat juga perlu diberikan informasi yang jelas mengenai kategori Desil 1 hingga Desil 10, kriteria masing-masing kelompok, mekanisme pemutakhiran, prosedur sanggah atau perbaikan data, serta pihak yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan menetapkan perubahan status tersebut.

‎SWI OKI meminta pemerintah tidak menjadikan istilah pemutakhiran data sebagai jawaban yang berhenti pada administrasi.

Data kemiskinan dan penerima bansos harus benar-benar diperbarui berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Sebab, satu perubahan angka dalam sistem data dapat berdampak besar terhadap kehidupan sebuah keluarga.