Adapun Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Alexsander, menegaskan bahwa keterbukaan menjadi prinsip utama dalam setiap tahap pengadaan tanah.
“Semua proses dilakukan secara transparan dan seterbuka mungkin. Tidak ada yang ditutupi. Setiap warga berhak mengetahui dan menyampaikan pendapatnya,” ujarnya.
Alexsander menjelaskan, hasil konsultasi publik akan menjadi dasar bagi Pemkab OKI untuk menerbitkan SK Penetapan Lokasi oleh Bupati OKI. Setelah itu, tahapan pelaksanaan akan dikoordinasikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kelompok Kerja Penilai (KGPP) untuk menentukan nilai ganti rugi yang wajar.
Dalam kesempatan tersebut ditegaskan pula bahwa warga terdampak tidak akan dirugikan, karena setiap lahan, bangunan, dan tanaman yang terkena proyek akan mendapat ganti rugi sesuai penilaian tim independen.
Proyek Exit Tol Mataram Jaya sendiri merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten OKI. Kehadirannya diharapkan memperlancar konektivitas, mendorong arus logistik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi warga Mesuji Raya dan sekitarnya.( Riri,Y)
