Tanggapan Pemerhati Kebijakan Publik
Di tempat terpisah, pemerhati kebijakan publik dari Pusat Riset Pelayanan Masyarakat (PRISMA) Sumatera Selatan, Salim Khosim, menilai bahwa dugaan manipulasi data dalam klaim Jampersal perlu ditindaklanjuti secara hukum agar ada efek jera.
“Jika benar ada unsur kesengajaan dalam memanipulasi data, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga bisa masuk ranah pidana korupsi,” ujar Salim.
Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan agar tidak merugikan masyarakat.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengambil langkah hukum jika ditemukan unsur pidana,” pungkasnya.
