Kedua, Pansus Raperda transformasi badan hukum Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang menjadi PT Karawang Energi Persada (Perseroda). Transformasi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, akuntabel dan efisien.
Bupati Aep Syaepuloh menegaskan, perubahan KUA-PPAS 2026 dan penyusunan APBD 2027 harus menjadi instrumen untuk memastikan anggaran daerah benar-benar mendukung program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Keterbatasan fiskal bukan menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan bagi kita untuk semakin kreatif dalam meningkatkan pendapatan, semakin selektif dalam menentukan prioritas, semakin efisien dalam membelanjakan anggaran, dan semakin kuat dalam memastikan hasil pembangunan,” tegasnya.
