Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menyampaikan aspirasi secara resmi, namun tidak mendapatkan tanggapan memadai dari instansi terkait.
“Banyak proyek jalan provinsi yang baru selesai dikerjakan, tetapi sudah mengalami kerusakan. Hal ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengarah pada kegagalan konstruksi,” ujar Andri.
Ia menjelaskan, terdapat dua tuntutan utama dalam aksi tersebut. Pertama, meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek jalan provinsi yang diduga tidak memenuhi standar umur layanan konstruksi. Kedua, mendesak klarifikasi atas dugaan adanya pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang disebut-sebut mampu memengaruhi pengaturan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta mencatut nama gubernur.
Menurut Andri, pemilihan lokasi aksi di Lembur Pakuan merupakan bentuk eskalasi kekecewaan setelah demonstrasi sebelumnya di kantor dinas terkait dan Kantor Gubernur tidak memperoleh respons yang diharapkan.
