Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan ditengah tantangan efisiensi pemerintah daerah diminta benar-benar selektif. Setiap daerah punya permasalahan berbeda tentu harus diutamakan kebutuhan super prioritas.
.
“Bukan efisiensinya yang harus didengungkan tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Memilah belanja yang perlu dan tidak perlu, sebagai pejabat politik janji kita kepada masyarakat itu yang super prioritas,” Jelas Deru.
Deru berpesan setiap elemen di daerah harus saling menguatkan, mempererat kerukunan dan kerjasama agar persoalan pembangunan dapat dihadapi.
“Tantangan yang dihadapi kepala daerah hari ini beda dengan yang dulu kami hadapi bersama Pak Ishak Mekki Bupati OKI pada masanya dan saya Bupati di OKU Timur.” Jelas Deru.
Sebelumnya Kepala DPKAD OKI, Farlidena Burniat mengatakan untuk menambal potensi kekurangan dana, Bupati Muchendi telah memanggil kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita juga koordinasi dengan Bappeda untuk menghitung kebutuhan belanja masing-masing OPD. Jadi kita punya kalkulasi pembiayaan APBD dari PAD, mengingat transfer pusat dipastikan terpangkas,” ujarnya.
Abur menjelaskan pada 23 September 2025 telah terbit alokasi TKD tahun anggaran 2026 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk masing-masing daerah kabupaten/kota di indonesia.
Alokasi dana transfer untuk OKI tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1,908 Triliun turun sebesar 241 miliar dari tahun 2025 sebesar 2,150 Triliun.
“Jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp 2,150 miliar, maka ada pengurangan dana transfer oleh pemerintah pusat sebesar Rp 241 miliar pada tahun 2026,” jelas Abur.
Abur menegaskan arah kebijakan daerah tetap mengacu pada Permendagri 86/2017, yang mengatur bahwa janji kepala daerah menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan.
“Prinsipnya, visi-misi kepala daerah harus diwujudkan. Hak-hak pegawai jangan samapi berkurang, jadi efisiensi akan diarahkan ke hal-hal yang tidak langsung menyentuh masyarakat,” tutupnya.(Marsyal,S)
