Dalam arahannya, Muchendi menekankan fokus penggunaan anggaran pada program prioritas kepala daerah, terutama sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Ia mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja harus tepat sasaran. Kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan alihkan ke program yang berdampak langsung. Realisasi anggaran harus digas karena memberi multiplier effect bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Muchendi meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektor agar target pembangunan dapat tercapai.
Tekankan Transparansi dan Percepatan Realisasi
Bupati juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan percepatan realisasi anggaran. Menurut dia, keterlambatan pelaksanaan kegiatan akan menunda manfaat program dan menghambat perputaran ekonomi daerah.
“Tahun 2025 sudah kita lakukan. Sinkronisasi dan koordinasi antar-OPD adalah kunci keberhasilan,” kata Muchendi.
APBD 2026 Ditapkan Rp2,214 Triliun
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Farlidena Burniat, menyampaikan bahwa APBD OKI 2026 ditetapkan sebesar Rp2.214.261.273.780 dan telah disusun sesuai regulasi terbaru, termasuk Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Farlidena menjelaskan bahwa pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
“Penyerahan DPA ini menjadi dasar bagi OPD untuk segera melaksanakan kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran,” tuturnya.
38 OPD Gunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
Tahun 2026, Pemkab OKI juga memperluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada 38 OPD. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi transaksi tunai dan meningkatkan transparansi serta pengendalian internal.
“Penerapan KKPD merupakan bagian dari modernisasi sistem pembayaran pemerintah daerah,” tambah Farlidena.
54 OPD Terima DPA 2026
Penyerahan DPA tersebut diberikan kepada
